Bapanas Pastikan Program Intervensi Beras Berlanjut pada 2026

Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program intervensi perberasan akan terus dilanjutkan pada tahun 2026. Kebijakan ini difokuskan untuk menjaga stabilitas harga beras, melindungi pendapatan petani, serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras di tingkat nasional memasuki tahun 2026.

“Memasuki tahun 2026, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas beras, baik dari sisi pasokan maupun harga di pasaran,” ujar Ketut di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, berbagai program intervensi perberasan yang dijalankan melalui penugasan Bapanas kepada Perum Bulog akan terus dijaga keberlanjutannya. Dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog yang mencapai 3,248 juta ton hingga akhir 2025, pemerintah optimistis intervensi pasar dapat terus dilakukan secara optimal.

Meski demikian, Ketut menegaskan bahwa stabilitas harga di tingkat petani juga tetap menjadi perhatian utama, salah satunya melalui penyerapan gabah dan beras untuk CBP.

“Kita harus optimistis tidak ada persoalan beras di tahun 2026. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras akan terus berjalan,” ujarnya.

Ketut menambahkan, melalui rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pemerintah telah menyepakati pelaksanaan program SPHP beras pada 2026 sebagai instrumen utama stabilisasi harga beras di pasaran.

Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah menetapkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,5 juta ton. Selain itu, program bantuan pangan beras juga akan diberikan kepada 18,277 juta keluarga penerima manfaat selama empat bulan.

Menurutnya, kebijakan tersebut sekaligus berfungsi untuk mengelola perputaran stok beras, sehingga saat Bulog mulai menyerap hasil panen raya, keseimbangan keluar-masuk stok dapat terjaga dengan baik.

Sementara itu, pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua berupa beras dan minyak goreng diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah diajukan Bapanas dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Bapanas mencatat hingga 2 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada 17,370 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 18,277 juta PBP. Secara nasional, realisasi penyaluran telah mencapai 347,4 ribu ton beras dan 69,4 juta liter minyak goreng.

Untuk program SPHP beras tahun 2025, Bapanas juga mengupayakan perpanjangan hingga 31 Januari 2026 melalui skema RPATA. Adapun realisasi penyaluran SPHP beras sepanjang 2025 telah mencapai 802,9 ribu ton di seluruh Indonesia.

Selain menjaga sektor hilir, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada sisi hulu perberasan. Produksi beras nasional pada 2026 diyakini mampu kembali mencapai swasembada dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa seluruh program pangan pemerintah akan selalu berpihak pada kesejahteraan petani.

“Jika pangan bermasalah, negara juga bermasalah. Karena itu petani harus sejahtera. Indonesia bisa swasembada beras berkat petani-petani kita,” tegas Amran.